Selasa, 19 September 2017

LANDASAN SATPAM BERSERIKAT

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Inti ILO, dengan menghasilkan paket undang-undang dibidang ketenagakerjaan yaitu; UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 4 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dan Paket UU Ketenagakerjaan tersebut, masih belum sepenuhnya mematuhi konvensi-konvensi ILO inti yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

 Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain[3]. Disamping itu pula, pengertian Pekerja/Buruh diatur dalam UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, yang sama dengan Pasal 1 ayat 3 UU Ketenagakerjaan[4].
Maka menjadi pertayaan, apakah Satuan Pengamanan (Satpam) di berbagai perusahaan merupakan pekerja/buruh?. Hal tersebut dapat terjawab dengan mengacu kepada Pasal 1 ayat 3 UU Ketenagakerja dan Pasal 1 ayat UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Sehingga dengan demikian bahwa Satpam merupakan pekerja/buruh.
Bila, Satpam merupakan pekerja/buruh, apakah mempunyai hak yang sama dengan pekerja/buruh yang lainnya?

Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia : No. KEP.275 / Men/ 1989 tanggal 22 Mei 1989. No. Pol. : Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan jam kerja shift dan jam istirahat serta pembinaan tenaga kerja satuan pengamanan (Satpam). Dalam Surat keputusan bersama tersebut disebutkan pada angka 4 sbb :

(4)  Sebagai unsur penertib dan pengaman perusahaan atau Badan Hukum lainnya keterlibatan Tenaga Kerja SATPAM dalam Organisasi Non Struktural berpedoman kepada petunjuk Kepolisian Negara RI selaku Pembina Teknis, sedangkan sebagai pekerja pembinaan dan perlindungannya dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja RI.

Dengan demikian bahwa segala bentuk pembinaan dan perlindungan tenaga kerja SATPAM tunduk pada aturan ketenagakerjaan sedangkan sebagai unsur penertib dan pengaman secara teknis berpedoman pada petunjuk POLRI.

 Sesuai butir 1 tesebut di atas, maka tenaga kerja sekuriti atau satpam tetap memiliki hak untuk berserikat/berkumpul sesuai pasal 104 UU Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 atau sesuai dengan Pasal 5 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh

Pasal 3 dan penjelasannya pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa
(1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
a. kepolisian khusus;
b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dibantu berarti ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Dalam membangun dan membesarkan suatu perusahaan hendaknya pengusaha bisa menjalin suatu hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atas apa yang dilakukan pihak lainnya. Hal ini juga bisa meminimalisir terjadinya tindakan pemogokan, demo, ataupun hal lain yang bisa membuat banyak pihak mendapatkan kerugian.

Dalam menciptakan hubungan industrial yang dinamis, harmonis, dan kondusif perlu adanya prinsip-prinsip dasar seperti adanya rasa saling menghargai, saling menghormati peran dari masing-masing pihak, serta adanya keterbukaan baik dari pihak pengusaha ataupun pekerja.
Sehingga dengan demikian tidak ada aturan khusus yang melarang tenaga kerja Security atau Satpam untuk berserikat.

MAJULAH SATPAM INDONESIA



Minggu, 17 September 2017

SEJARAH BARU PERBURUHAN DI INDONESIA


Serikat Pekerja Security PT Tel ( SPS PT Tel )hari ini telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ), Perundingan PKB antara PT. TARGET KELOLA SECURINDO dengan SERIKAT PEKERJA SECURITY PT Tel ( SPS PT Tel ) di mulai sejak tgl 14 - 16 Agustus 2017 sebagai perundingan Tahap I, tahap II perundingan mulai alot dan memanas sehingga tidak adanya kata sepakat beberapa pasal, dan perundingan di nyatakan Deadlocked, pihak managemen tetap mengupayakan berunding membahas beberapa pasal Deadlock dan di sepakati perundingan tahap III, dalam perundingan akhirnya di sepakati antara lain ada penambahan di tunjangan hari raya, sisa cuti di akumulasi dan beberapa pasal yang di sepakati.

Perjalanan Organisasi Serikat Pekerja Security PT Tel  sejak tahun 2003 sangat sulit jatuh bangunnya organisasi, intimidasi terhadap pengurus dan anggota sering terjadi, namun akibat kekompakan anggota dan perngurus semakin solid.

Hari ini mengukir sejarah baru bagi perkembangan perburuhan di Indonesia salah satu Serikat  Pekerja Satpam yang telah mempunyai PKB, penandatangan PKB di lakukan oleh pihak Managemen dan Serikat Pekerja Security PT Tel.

Bung Sahrahim selaku ketua tim sekaligus ketua Serikat optimis bahwa PKB akan terwujud sebagai bentuk penyeimbang antara hak dan kewajiban kedua belah pihak

Bung faison sebagai wakil ketua mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh kawan SPA FSP2KI atas dukungan dan support sehingga tercipta PKB ini, Darwin selaku Sekretaris mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pusat dan Wilayah KPBI serta Pimpinan Pusat dan Wilayah FSP2KI atas dukungan dan pendampingan selama dalam perundingan.

Kami berharap kepada seluruh pekerja Satpam di Indonesia jangan berhenti untuk memperjuangkan hak kita kalau itu sebuah kebenaran.

BERANI BERJUANG PASTI MENANG

BANGKIT LAWAN HANCURKAN TIRANI          





http://spspttel.blogspot.co.id/






         

Rabu, 19 Oktober 2016

PERNYATAAN SIKAP SPS PT.TEL


Pada hari ini Jumat 14 Oktober 2016, Puluhan aparat keamanan Polisi dan TNI  membawa senjata laras panjang dalam Aksi Mogok Kerja buruh PT. Tirta Sukses Perkasa Cianjur yang tergabung Serikat Buruh PTP. FPBI.


https://spspttel.blogspot.co.id/

Menurut pihak buruh yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalah keputusan sepihak dan melanggar perjanjian bersama. “PHK telah mengingkari perjanjian bersama dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Fajrian, Ketua FPBI Kabupaten Cianjur.

Dalam rilisnya yang diterima MedKom SPS PT Tel, pihak perusahaan memobilisasi TNI dan Polisi dari Kesatuan Brimob bersenjatakan lengkap. Gan Gan Solehudin, Divisi Advokasi FPBI menyebutkan bahwa kehadiran TNI dan Polisi bertujuan untuk mengawal perusahaan yang ingin mengeluarkan barang dari perusahaan.


Sebagaimana yang di sampaikan Fajrian sebagai narahubung organisasi PTP FPBI PT TSP, yang menjadi tuntutan buruh dalam aksi ini adalah :

1.    Pekerjakan kembali dan angkat Menjadi pekerja tetap ke 48 buruh PT. Tirta Sukses Perkasa.
2.    Cabut Izin Oprasinal PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Cianjur jika terus-terusan melanggar aturan hukum perburuhan.
3.    Jalankan peraturan ketenaga kerajan yang telah di atur dalam UUK No: 13 tahun 2003
  
Menurut Serikat Pekerja Security PT Tel ( SPS PT Tel ) - FSP2KI-KPBI, bahwa Pengerahan/Gelar Pasukan dari Bataliyon Arteleri Medan 05/105 Tarik Pancagiri dalam antisipasi Aksi mogok kerja Serikat Pekerja PTP FPBI PT.Tirta sukses Perkasa Cianjur, sangat jelas telah melanggar Undang-Undang No 34/2004 Tentang Tugas Dan Tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia dan merupakan tindakan berlebihan.

TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai  dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.


Kepada Yth :
Komandan Batalyon Artileri Medan 05/105 Tarik

Dengan Hormat
Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP GSBI) yang berkedudukan di Jakarta mengecam pihak TNI yang terlibat dan turut campur dalam masalah perburuhan dengan menggelar pasukan di pabrik.


Pengerahan/Gelar Pasukan dari Bataliyon Arteleri Medan 05/105 Tarik dalam antisipasi Aksi mogok kerja Serikat Pekerja PTP FPBI PT.Tirta sukses Perkasa Cianjur, kami nilai telah melanggar Undang-Undang No 34/2004 Tentang Tugas Dan Tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia dan merupakan tindakan berlebihan.

Aksi mogok kerja yang di lakukan buruh bukan suatu ancaman bagi Negara RI maka tidak perlu pihak TNI mengelar pasukan di Perusahaan tersebut.

Untk itu kami dari Serikat Pekerja Security PT Tel, Mendesak agar Pasukan Batalyon Armed 05/105, segera di tarik ke barak dari PT.Tirta Sukses Perkasa, karena permasalahan hubungan industrial bukan suatu ancaman bagi Negara Republik Indonesi.

  SPS PT Tel juga mendesak Panglima TNI untuk menindak tegas para TNI yang terlibat dan turut campur dalam masalah perburuhan.

  SPS PT Tel juga menuntut pihak perusahaan PT TSP untuk segera memenuhi tuntutan buruh, dan tidak menggunakan TNI dalam masalah sengketa perburuhan.



Salam hormat
Ketua Serikat Pekerja Security PT Tel ( SPS PT Tel )
Sarahin .

Tembusan di samapikan Kepada Yth;
1. Presiden RI
2. Panglima TNI
3. Panglima Staf Angkatan Darat
4. POM Mabes TNI
5. Pangdan III Siliwangi
5. POM DAM

PERNYATAAN SIKAP SPS PT.TEL


Pada hari ini Jumat 14 Oktober 2016, Puluhan aparat keamanan Polisi dan TNI  membawa senjata laras panjang dalam Aksi Mogok Kerja buruh PT. Tirta Sukses Perkasa Cianjur yang tergabung Serikat Buruh PTP. FPBI.


https://spspttel.blogspot.co.id/

Menurut pihak buruh yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalah keputusan sepihak dan melanggar perjanjian bersama. “PHK telah mengingkari perjanjian bersama dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Fajrian, Ketua FPBI Kabupaten Cianjur.

Dalam rilisnya yang diterima MedKom SPS PT Tel, pihak perusahaan memobilisasi TNI dan Polisi dari Kesatuan Brimob bersenjatakan lengkap. Gan Gan Solehudin, Divisi Advokasi FPBI menyebutkan bahwa kehadiran TNI dan Polisi bertujuan untuk mengawal perusahaan yang ingin mengeluarkan barang dari perusahaan.


Sebagaimana yang di sampaikan Fajrian sebagai narahubung organisasi PTP FPBI PT TSP, yang menjadi tuntutan buruh dalam aksi ini adalah :

1.    Pekerjakan kembali dan angkat Menjadi pekerja tetap ke 48 buruh PT. Tirta Sukses Perkasa.
2.    Cabut Izin Oprasinal PT. Tirta Sukses Perkasa di Kabupaten Cianjur jika terus-terusan melanggar aturan hukum perburuhan.
3.    Jalankan peraturan ketenaga kerajan yang telah di atur dalam UUK No: 13 tahun 2003
  
Menurut Serikat Pekerja Security PT Tel ( SPS PT Tel ) - FSP2KI-KPBI, bahwa Pengerahan/Gelar Pasukan dari Bataliyon Arteleri Medan 05/105 Tarik Pancagiri dalam antisipasi Aksi mogok kerja Serikat Pekerja PTP FPBI PT.Tirta sukses Perkasa Cianjur, sangat jelas telah melanggar Undang-Undang No 34/2004 Tentang Tugas Dan Tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia dan merupakan tindakan berlebihan.

TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai  dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.


Kepada Yth :
Komandan Batalyon Artileri Medan 05/105 Tarik

Dengan Hormat
Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP GSBI) yang berkedudukan di Jakarta mengecam pihak TNI yang terlibat dan turut campur dalam masalah perburuhan dengan menggelar pasukan di pabrik.


Pengerahan/Gelar Pasukan dari Bataliyon Arteleri Medan 05/105 Tarik dalam antisipasi Aksi mogok kerja Serikat Pekerja PTP FPBI PT.Tirta sukses Perkasa Cianjur, kami nilai telah melanggar Undang-Undang No 34/2004 Tentang Tugas Dan Tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia dan merupakan tindakan berlebihan.

Aksi mogok kerja yang di lakukan buruh bukan suatu ancaman bagi Negara RI maka tidak perlu pihak TNI mengelar pasukan di Perusahaan tersebut.

Untk itu kami dari Serikat Pekerja Security PT Tel, Mendesak agar Pasukan Batalyon Armed 05/105, segera di tarik ke barak dari PT.Tirta Sukses Perkasa, karena permasalahan hubungan industrial bukan suatu ancaman bagi Negara Republik Indonesi.

  SPS PT Tel juga mendesak Panglima TNI untuk menindak tegas para TNI yang terlibat dan turut campur dalam masalah perburuhan.

  SPS PT Tel juga menuntut pihak perusahaan PT TSP untuk segera memenuhi tuntutan buruh, dan tidak menggunakan TNI dalam masalah sengketa perburuhan.



Salam hormat
Ketua Serikat Pekerja Security PT Tel ( SPS PT Tel )
Sarahin .

Tembusan di samapikan Kepada Yth;
1. Presiden RI
2. Panglima TNI
3. Panglima Staf Angkatan Darat
4. POM Mabes TNI
5. Pangdan III Siliwangi
5. POM DAM

Selasa, 03 Mei 2016

MAY DAY 2016

       May Day 2016 membawa warna baru bagi dunia Perburuhan di Indonesia, langkah-langkah yang di ambil oleh berbagai elemen Buruh membuat wadah sebagai alat Persatuan bagi Buruh sangat tepat,

Pemerintah melarang gerakan buruh melakukan unjuk rasa di Bundaran HI karena takut terhadap desakan buruh. Berkumpulnya rakyat buruh dalam jumlah banyak dalam satu suara akan memunculkan desakan kuat terhadap pemerintah. Untuk itulah, penguasa mencoba membatasi dan memecah aksi-aksi buruh.Larangan-larangan itu juga membuktikan para penguasa takut jika gerakan buruh bersatu dengan gerakan rakyat. Penguasa yang didominasi partai-partai pendukung kebijakan pasar bebas khawatir dengan kebangkitan partai buruh.

http://spspttel.blogspot.co.id/
Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menolak keras Kepolisian Daerah Metro Jaya karena melarang Gerakan Buruh Indonesia untuk melakukan unjuk rasa di Bundaran HI-Bundaran Patung Kuda Indosat, Jakarta. GBI menilai pelarangan ini merupakan bentuk ketakutan partai politik lama terhadap kebangkitan gerakan rakyat.

GBI terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan terdiri dari beberapa Federasi Buruh (FSPASI, SBSI 92, FSUI, FGSBM,FSP2KI)
Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia membuat trobosan baru dengan dukungan Serikat Pekerja Anggota di berbagai Wilayah di Indonesai yang salah satu anggotanya adalah Serikat Pekerja Security PT.Tel ( SPS PT Tel ), akhirnya membuat Keputusan untuk berafiliasi secana Nasional dengan KPBI dan sekaligus salah satu Deklarator terbentunya Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ( KPBI ).




 

Minggu, 03 Januari 2016

RAPAT ANGGOTA TAHUN 2015

link
 Rapat Anggota Serikat Pekerja Security PT Tel ( SPS PT Tel ) di laksanakan pada tanggal 05 Desember 2015, bertempat di Gedung Olah Raga PT. Tanjungenim Lestari Pulp And Paper, dalam Rapat Anggota tersebut di hadiri hampir seluruh anggota yang tergabung dalam Serikat Pekarja Security PT Tel dan dari perwakilan Managemen PT Romindosada Globalindo ( Recon ) Telpp Project dihadiri oleh Brahim Saptani selaku Project Manager.
Dalam Rapat tersebut beragendakan Pertanggungjawaban Kepengurusan SPS PT Tel Periode 2012 - 2015 dan Amandemen beberapa Pasal dalam AD/ART Organisasi seiring kerkembangan masa, serta Pemilihan Kepengurusan yang baru untuk periode 2015 - 2018.
Dalam Laporan Pertanggungjawaban  Serikat Pekerja Security PT Tel yang disampaikan oleh Sahrahim, My selaku Ketua Serikat Pekerja Security PT Tel, dalam paparannya mengenai kegiatan yang di lakukan oleh Pengurus serta penggunaan dana Organisasi disampaikan dengan jelas dan transaparan sehingga dapat diterima oleh seluruh peserta rapat yang hadir.
      Pada Sesi Amandemen AD/ART ada beberapa Pasal yang harus dirubah dan diperbaiki karena menurut beberpa peserta rapat sudah tidak sesuai dengan perkembang Organisasi diantaranya adalah Iuran, adapun pembayaran iuran dilakukan melalui Rekening Bank Penggajian dan besaran disepakati 1 % dari Gaji pokok.Pada
     Dalam Sesi Pemilihan Kepengurusan yang baru Periode 2015 - 2015 dilakukan secara Demokrasi dengan 2 orang calon ketua antara lain Yudhi Sughandi dan Sarahim,my, dalam Pemilihan Ketua dilakukan dengan cara Pemungutan suara peserta yang hadir, dan hasil penghitungan suara Sarahim,my memperolah suara terbanyak dan dinyatakan sebagai Ketua Serikat Pekerja Security PT Tel Periode 2015 - 2018 dengan Wakil Faison, Sekretaris Darsin dan Bendahara Rusmalahati, unutk jajaran Kepengurusan atau Korbid disusun berdasarkan Rapat pengurus terpilih di kemudian hari.
    Seluruh Pekerja Security yang bekerja unutk PT Tanjungenim Lestari Pulp And Paper berharap dengan formasi kepengurusan Serikat yang baru semoga tetap solid dan selalu menjaga kebersamaandan solidaritas terhadap kawan-kawan yang tertidas.


SECURITY PT TEL
                                             
     SEMANGAT BERANI TEGAS




Selasa, 03 Februari 2015

NEWS PAPER SPS PT TEL

Salam perjuangan

         Terima kasih kepada seluruh anggota Security PT. Romindosada Globalindo ( Reccon Security Service ) Tel PP Project yang tergabung dalam Serikat Pekerja Security PT Tel ( SPS PT TEL ), atas kritik dan saran tentang Informasi kegiatan yang di lakukan Pengurus sehingga pengurus Bid Med-Com berinisiatif untuk membuat News Paper yang berisi berita terkini yang terjadi.
silahkan clikk gambar ini
   

News Paper ini di terbitkan perdana pada bunlan Februari 2015 Minggu pertama, kami dari jajaran Pengurus Khususnya Bid Med-Com masih banyak kekurangan dan masih butuk kritik dan saran dari seluruh Anggota Security yang tergabung dalam Serikat Pekerja Security. kami juga mengucapkan terima kasih kepada PIMPUS FSP2KI atas dukungan yang telah di berikan kepada Serikat Pekerja Security PT Tel semoga Security PT Tel TETAP JAYA.

Kritik dan saran Med-Com Team :


Sekretariat SPS PT Tel Jl.Desa Banuayu Depan SD,SMP Lematang Lestari
Email : spspttel.fsp2ki@gmail.com